Nikel Terus Turun ke USD 15.725/Ton, Indonesia Ingin Memasok Cadangan ke AS

• Nikel masih dalam tren turun yang kuat, sejauh ini diperdagangkan USD 15.725/Ton.
• Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak AS untuk memasok nikel.
• Kesepakatan baru pengurangan kepemilikan saham di bawah 25% tengah dirancang antara pemerintah dan perusahan-perusahan nikel Tiongkok di Indonesia.

Nikel masih dalam tren turun yang kuat dan terus merosot ke USD 15.725/Ton pada perdagangan yang tercatat malam ini di sesi Amerika. Nikel memulai penurunannya sejak 20 Mei lalu. Pelemahan ini kemungkinan disebabkan adanya kelebihan pasokan di pasar global, melemahnya permintaan nikel dari sektor baja tahan karat, sementara permintaan dari industri kendaraan listrik belum cukup kuat untuk menyeimbangkan pasar dan ketidakpastian ekonomi global.

Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar di dunia, dengan cadangan yang dimiliki sekitar 22% dari total cadangan dunia. Potensi nikel di Indonesia tidak hanya menjanjikan dari segi volume cadangan, tetapi juga terkait kemampuannya menarik investasi besar untuk eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut. Wilayah-wilayah dengan potensi besar seperti Sulawesi, Maluku hingga Papua masih membutuhkan eksplorasi tambahan untuk meningkatkan jumlah cadangan nikel.

Pemerintah Indonesia berupaya agar industri dalam negerinya memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak berdasarkan inisiatif Undang-Undang Pengurangan Inflasi Presiden Joe Biden yang bertujuan membangun rantai pasokan kendaraan listrik (EV) di Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat peranannya dalam industri EV global dengan memanfaatkan sumber daya nikel yang melimpah. Inisiatif ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan meningkatkan kapasitas produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia, mendukung transisi energi bersih dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintahan Biden juga berupaya mengekang pengaruh Beijing dalam rantai pasokan kendaraan listrik, dengan memprioritaskan sumber daya dan manufaktur dari negara-negara yang lebih bersahabat. Inisiatif dari Joe Biden itu tidak berlaku bagi perusahaan-perusahan Tiongkok yang memiliki saham lebih dari 25 persen.

Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia kini tengah menyusun kesepakatan baru terkait investasi nikel dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dalam kesepakatan tersebut, perusahaan Tiongkok akan memiliki saham minoritas yang kurang dari 25 persen. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia karena pengaruh Tiongkok sebagai pemain dominan dalam pasar nikel global dan dominasi perusahaan-perusahaannya di dalam negeri.